Toko Madura Online menyediakan kebutuhan makanan, produk, souvenir lain yang unik dari madura.
Toko Madura Online Juga menerima pesanan anda dan kami siap menyediakannya untuk anda.

SUMENEP - Sektor pendidikan menjadi “anak emas” di APBD 2009. Eksekutif dan legislatif menganggarkan 37 persen, jauh di atas amanat UU Sisdiknas yang mewajibkan anggaran pendidikan 20 persen.

Dari total anggaran tahun ini sebesar Rp 980 miliar, anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 325 miliar. Angka ini terdiri dari belanja tidak langsung (belanja pegawai) Rp 289.249.066.555 dan belanja langsung (belanja publik) sebesar Rp 36.715.783.335. Kemudian ditambah anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk pendidikan sebesar Rp 19 miliar.

“Jika kita mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa belanja tak langsung juga masuk anggaran pendidikan, maka anggaran pendidikan kita mencapai 37 persen,” kata anggota Komisi D DPRD Sumenep, Bahrus Surur, kepada koran ini kemarin.

Menurut dia, anggaran pendidikan bisa menyentuh 40 persen. Sebab, banyak anggaran yang berbasis peningkatan pendidikan juga dianggarkan di instansi lain. Seperti, program beasiswa untuk mahasiswa dan bantuan untuk perguruan tinggi yang dianggarkan di bappeda.

“Kami tidak tahu persis total anggaran yang di bappeda. Tapi yang jelasnya, jumlahnya cukup besar. Kemungkinan anggaran pendidikan kita bisa mencapai 40 persen,” ujarnya.

Hanya, jika anggaran yang murni melalui belanja langsung sekitar 7 persen. “Untuk belanja langsung perkiraan mencapai sekitar Rp 50 miliar lebih. Dalam APBD memang ada patokan dibagi antara belanja langsung dengan tak langsung,” terangnya. Sesuai dengan plafon penetapan anggaran sementara (PPAS) yang disepakati bupati dengan dewan, sambungnya, anggaran tersebut tidak bisa ditambah lagi.

Dia berharap, dengan meningkatnya anggaran pendidikan tahun ini akan meningkatkan kualitas pendidikan di Sumenep. Apalagi, dalam anggaran pendidikan, gaji pegawai, terutama guru juga meningkat. “Kami harapkan ada pemberdayaan mutu pelayanan pendidikan dan sarana prasarana,” katanya.

Sementara Ketua Komisi D M. Kamalil Ersyad mengatakan, peningkatan anggaran pendidikan tersebut mengacu pada ketentuan UU Sisdiknas. “Amanat UU harus kita jalankan,” jelasnya.

Tapi yang tak kalah penting, katanya, peningkatan anggaran pendidikan harus berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Dia berharap, masyarakat ikut mengawal pelaksanaan anggaran pendidikan tersebut. Peningkatan anggaran pendidikan tahun ini cukup tinggi. Pada tahun lalu hanya dianggarkan sekitar 17 persen. (zr/mat)

Sumber : Jawa Pos